Projo

#JOKOWILAGI

MOHON DOA DAN DUKUNGAN

GERAKAN SIMALUNGUN NAJAGIAH

MY Family

Harta Yang Paling Berharga Adalah Keluarga

Bersama Mitra Kerja

Bersama Mitra Kerja

Kembali Ke Bumi Habonaron Do Bona

#SIMALUNGUNNAJAGIAH

Jumat, 31 Januari 2020

Wamendes Bocorkan Ciri-Ciri Anggaran Desa Fiktif

Liputan6.com, Jakarta Pada 2019 lalu, pemerintah diresahkan dengan adanya desa fiktif yang merugikan keuangan negara. Ternyata banyak desa siluman alias desa yang mengajukan dana ke pemerintah tetapi penggunaan dana tersebut tidak seperti yang ada dalam pengajuan. Bahkan juga ditemukan bahwa desa tersebut sebenarnya tidak ada.
Nah, untuk menghindari adanya pembiayaan ke desa fiktif di tahun 2020 ini, Wakil Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi mengajak seluruh masyarakat ikut mengawal penggunaan dana desa.
Budi pun membocorkan acara untuk mengetahui ciri-ciri anggaran desa yang tidak efektif dan tidak transparan. Salah satunya adalah banyak kegiatan terlambat pelaksanaanya dari jadwal, padahal anggarannya sudah tersedia.
"Selain itu juga tidak adanya sosialisasi terkait kegiatan kepada masyarakat," jelas dia seperti dikutip dari keterangan, Jumat (31/1/2020). 
Lengkapnya, berikut ini ciri-ciri penggunaan anggaran desa yang tidak efektif dan tidak transparan:
1. Tidak ada Papan proyek.
2. Laporan Realisasi sama persis dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Pengurus Lembaga Desa berasal dari keluarga Kades semua.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mati Kiri alias pasif atau makan gaji buta.
5. Kepala Desa memegang semua uang, bendahara hanya berfungsi di bank saja.
6. Perangkat Desa yang jujur dan vocal biasanya ‘dipinggirkan’.
7. Banyak kegiatan terlambat pelaksanaanya dari jadwal, padahal anggarannya sudah tersedia.
8. Peserta Musyawarah desa hanya sedikit. Orang yang hadir dari tahun ke tahun hanya itu-itu saja.
9. Badan Usaha Milik desa (Bumdes) tidak berkembang.
10. Belanja barang atau jas di monopoli Kades.
11. Tidak ada sosialisasi terkait kegiatan kepada masyarakat.
12. Pemerintah desa marah jetika ada yang menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran desa.
13. Kepala desa dan perangkat dalam waktu singkat, mampu membeli mobil dan membangun rumah dengan harga atau biaya ratusan juta. Padahal sumber penghasilan tidak sepadan dengan apa yang terlihat sebagai pendapatannya.
Reporter : Helena Yupita
Share:

Minggu, 26 Januari 2020

Wamendes Budi Arie Sebut Relawan Projo Akan Jadi Pendamping Desa

TEMPO.COJakarta - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan akan lebih banyak kerja di luar kantor. Ia memilih berkeliling dari satu desa ke desa lain di Indonesia untuk melihat persoalan yang ada.
"Saya berharap satu atau dua hari saja di kantor. Sisanya lima atau enam hari di desa-desa seluruh Indonesia," katanya usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019.
Ia menjelaskan Senin pekan depan akan bicara dengan Menteri Abdul Halim Iskandar untuk berbagi tugas. "Saya mau bilang pak menteri satu hari saja di kantor, sisanya di desa, kalau perlu tidur di kampung-kampung," ucap ketua umum organisasi relawan Projo ini.
Budi menuturkan dalam menjalankan tugasnya bakal melibatkan relawan Projo untuk menjadi pendamping desa. "Oh, ya, pasti. Sampai saat ini pendamping desa itu banyak relawan dari Projo karena kami tahu ini persoalan pengetahuan, skill," kata dia.

Menurut Budi, Jokowi meminta agar ia dan Abdul Halim bekerja sama untuk mengentaskan kemiskinan di 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Selain itu, kata dia, Jokowi ingin keduanya mengawal anggaran dana desa yang berkisar 75 triliun agar tepat sasaran.
"Harus betul-betul berguna di desa. Seperti nanti kepala desa tidak bermasalah dengan hukum," ujar Budi.
Share:

Label