Projo

#JOKOWILAGI

MOHON DOA DAN DUKUNGAN

GERAKAN SIMALUNGUN NAJAGIAH

MY Family

Harta Yang Paling Berharga Adalah Keluarga

Bersama Mitra Kerja

Bersama Mitra Kerja

Kembali Ke Bumi Habonaron Do Bona

#SIMALUNGUNNAJAGIAH

Minggu, 02 Februari 2020

Desa Mesti Lirik Potensi Ekonomis Kaliandra jadi Sumber Energi Baru Terbarukan

VALORAnews - Sumber energi yang ramah lingkungan, selama ini lekat disematkan pada energi panas bumi. Padahal, Indonesia yang memiliki jutaan hektar hutan tropis, memiliki sumber daya alam hayati yang bisa dijadikan sumber energi baru terbarukan (EBT) yaitu Tanaman Kaliandra.
"Tanaman Kaliandra atau cabello de angel (rambut malaikat-red), banyak tumbuh liar di hutan kita. Tanaman ini aslinya berasal dari Guatemala. Potensi tanaman ini sebagai sumber EBT, nyaris belum dilirik. Padahal, di negara-negara Eropa, tanaman ini sudah dijadikan sumber energi pembangkit listrik," ungkap Jaya Damanik, Sabtu (1/2/2020).
Dikatakan Jaya, menanam Kaliandra dengan sistem tumpang sari di kawasan hutan lindung, hutan produksi maupun hutan adat, selain meminimalisir kemungkinan kebakaran hutan, juga bisa jadi sumber pendapatan bagi jutaan desa di Indonesia.
"Kayu Kaliandra ini merupakan bahan baku utama wood pellet atau charcoal yang jadi sumber pembangkit listrik alternatif, daunnya digunakan untuk penggemukan ternak, bunganya bisa dijadikan sumber makanan lebah madu. Ini lah potensi besar tanaman Kaliandra yang mesti digarap serius," terang Jaya yang merupakan alumnus Jurusan Fisika Instrumentasi FMIPA USU itu.
Dikatakan Jaya, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi Sebagai Ketua Umum Projo, pernah mengungkapkan, Di Provinsi Sumut saja, terdapat da 66 Ribu hektar hutan sosial yang bisa dikelola masyarakat desa. Ada 191 desa di areal sekitar hutan sosial itu.
"Jika satu kawasan hutan sosial itu menghasilkan perputaran uang sebesar Rp1 miliar dari tanaman Kaliandra ini, maka akan ada Rp191 miliar uang yang berputar di desa, berkat pemanfaatan hutan sosial tersebut. Ini sangat signifikan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan," tegas master lulusan University of Applied Science Constance, Jerman pada 2008 silam itu yang juga merupakan Ketua Projo Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
"Pemanfaatan hutan sosial tersebut mesti dilakukan oleh BUMDes. Tentu saja ini akan dapat menarik investor lokal maupun luar negri. Betapa hebatnya jika setiap provinsi di Indonesia yang kaya hutan, dapat ditumpang sarikan Tanaman Kalianda ini. Selain kita tidak merusak hutan, malahan hutan terhindar dari kebakaran, illegal loging dan lainnya," tambah Jaya.
Jaya Damanik yang kelahiran Pagarbatu, Simalangun, Sumut ini memandang, sudah saatnya tanaman Kaliandra ini dimanfaatkan secara lebih luas. Saat ini, terang dia, dibutuhkan payung hukum minimal berupa Peraturan Daaerah (Perda), agar investasi tanaman Kaliandra di kawasan hutan sosial, tidak menyalahi aturan yang lebih tinggi.
"Kenyamanan investasi itu penting bagi investor. Yang jelas, Kaliandra ini jika dibudidayakan, tidak akan merusak kawasan hutan. Yang ada itu malah membawa banyak keuntungan. Mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah, pajak, pengurangan angka pengangguran dan banyak lainnya," tegasnya.
Terpisah, peternak kambing Simalungun, John Erwin mengungkapkan, selama ini Kaliandra hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak yang diusahakan di tanah kelahirannya. Dia tak mengetahui, besarnya potensi tanaman Kaliandra ini sebagai bahan baku EBT.
"Petani untung, ternak jadi gemuk, pendapatan desa meningkat dan yang terpenting itu hutan tetap lestari," nilai John yang juga alumni Fakultas Peternakan Unand itu.
Jenis Kaliandra yang bisa dijadikan sumber EBT yakni Kaliandra Merah. Tanaman semak ini mudah tumbuh saat musim penghujan atau kering. Akar rhizobium dan jamur microriza di akar Kaliandra, mampu mengurangi pertumbuhan gulma lahan. Selain daun pelyuannya yang baik dimanfaatkan untuk pakan ternak, bunga kaliandra juga bisa jadi penghasil nektar untuk lebah madu yang baik.
Tinggi Kaliandra dapat mencapai 12 m dengan diameter 20 cm. Batang basah Kaliandra mampu menghasilkan energi panas 4600 kkl/Kg. Sedang saat sudah kering menghasilkan kkl/Kg panas. Panas ini setara dengan panas rerata batubara. Sehingga prospek olahan pelet kayu kaliandra dapat dijadikan EBT biomassa ramah lingkungan.
Pelet kayu dianggap lebih ramah lingkungan daripada batubara. Wood pellet atau pelet kayu dari Kaliandra dianggap carbon neutral. Daripada bahan bakar gas (BBG), emisi CO2 yang dihasilkan pelet kayu 8 kali lebih rendah. Sedang dibandingkan bahan bakar minyak (BBM), emisi CO2 pelet kayu 10 kali lebih rendah. Sehingga tak heran, tren pelet kayu sebagai EBT biomassa menjadi alternatif energi. (kyo)
Share:

Jumat, 31 Januari 2020

Wamendes Bocorkan Ciri-Ciri Anggaran Desa Fiktif

Liputan6.com, Jakarta Pada 2019 lalu, pemerintah diresahkan dengan adanya desa fiktif yang merugikan keuangan negara. Ternyata banyak desa siluman alias desa yang mengajukan dana ke pemerintah tetapi penggunaan dana tersebut tidak seperti yang ada dalam pengajuan. Bahkan juga ditemukan bahwa desa tersebut sebenarnya tidak ada.
Nah, untuk menghindari adanya pembiayaan ke desa fiktif di tahun 2020 ini, Wakil Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi mengajak seluruh masyarakat ikut mengawal penggunaan dana desa.
Budi pun membocorkan acara untuk mengetahui ciri-ciri anggaran desa yang tidak efektif dan tidak transparan. Salah satunya adalah banyak kegiatan terlambat pelaksanaanya dari jadwal, padahal anggarannya sudah tersedia.
"Selain itu juga tidak adanya sosialisasi terkait kegiatan kepada masyarakat," jelas dia seperti dikutip dari keterangan, Jumat (31/1/2020). 
Lengkapnya, berikut ini ciri-ciri penggunaan anggaran desa yang tidak efektif dan tidak transparan:
1. Tidak ada Papan proyek.
2. Laporan Realisasi sama persis dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Pengurus Lembaga Desa berasal dari keluarga Kades semua.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mati Kiri alias pasif atau makan gaji buta.
5. Kepala Desa memegang semua uang, bendahara hanya berfungsi di bank saja.
6. Perangkat Desa yang jujur dan vocal biasanya ‘dipinggirkan’.
7. Banyak kegiatan terlambat pelaksanaanya dari jadwal, padahal anggarannya sudah tersedia.
8. Peserta Musyawarah desa hanya sedikit. Orang yang hadir dari tahun ke tahun hanya itu-itu saja.
9. Badan Usaha Milik desa (Bumdes) tidak berkembang.
10. Belanja barang atau jas di monopoli Kades.
11. Tidak ada sosialisasi terkait kegiatan kepada masyarakat.
12. Pemerintah desa marah jetika ada yang menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran desa.
13. Kepala desa dan perangkat dalam waktu singkat, mampu membeli mobil dan membangun rumah dengan harga atau biaya ratusan juta. Padahal sumber penghasilan tidak sepadan dengan apa yang terlihat sebagai pendapatannya.
Reporter : Helena Yupita
Share:

Minggu, 26 Januari 2020

Wamendes Budi Arie Sebut Relawan Projo Akan Jadi Pendamping Desa

TEMPO.COJakarta - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan akan lebih banyak kerja di luar kantor. Ia memilih berkeliling dari satu desa ke desa lain di Indonesia untuk melihat persoalan yang ada.
"Saya berharap satu atau dua hari saja di kantor. Sisanya lima atau enam hari di desa-desa seluruh Indonesia," katanya usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019.
Ia menjelaskan Senin pekan depan akan bicara dengan Menteri Abdul Halim Iskandar untuk berbagi tugas. "Saya mau bilang pak menteri satu hari saja di kantor, sisanya di desa, kalau perlu tidur di kampung-kampung," ucap ketua umum organisasi relawan Projo ini.
Budi menuturkan dalam menjalankan tugasnya bakal melibatkan relawan Projo untuk menjadi pendamping desa. "Oh, ya, pasti. Sampai saat ini pendamping desa itu banyak relawan dari Projo karena kami tahu ini persoalan pengetahuan, skill," kata dia.

Menurut Budi, Jokowi meminta agar ia dan Abdul Halim bekerja sama untuk mengentaskan kemiskinan di 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Selain itu, kata dia, Jokowi ingin keduanya mengawal anggaran dana desa yang berkisar 75 triliun agar tepat sasaran.
"Harus betul-betul berguna di desa. Seperti nanti kepala desa tidak bermasalah dengan hukum," ujar Budi.
Share:

Label