Minggu, 30 September 2018

Pegawai Honor Simalungun Mengadu ke DPRD Sumut

MedanBisnis - Medan. Aliansi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Simalungun terdiri atas pegawai honor di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, menuntut hak-hak mereka atas gaji yang belum dibayarkan Pemkab Simalungun dan meminta agar gaji tidak dipotong dengan alasan rasionalisasi anggaran.
Hal itu disampaikan puluhan perwakilan masing-masing instansi saat mendatangi anggota DPRD Sumut dapil Simalungun, Richard Sidabutar, Kamis (27/9). 

Mereka mengaku, belum menerima gaji sejak Juli 2018 serta telah menerima edaran terkait pemotongan gaji honorer dari Rp2 juta menjadi Rp1 juta. Sebelumnya, mereka telah menggelar aksi di Kantor Bupati Simalungun dan DPRD Simalungun bahkan menginap di sana. 

�Kami ke sini, menyampaikan apa yang jadi permasalahan kami. Memang ini urusan DPRD Kabupaten Simalungun tapi namanya wakil rakyat, siapapun yang mengadu harusnya diterima kalau memang DPRD-nya peduli,� kata Ketua Aliansi PTT dari Dinas Pendidikan, Ganda Armando Silalahi.

Sebanyak 2.700 pegawai honor tergabung dalam aliansi tersebut menuntut hak-hak mereka dipenuhi Pemkab. Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar lagi hingga tuntutan terealisasi.

Hal yang sama juga disampaikan Magdalena Purba, pegawai honorer di puskesmas Saran Padang, Dolok Silau, Simalungun. Ia menerima edaran adanya potongan gaji hingga 50 persen, hal itu akan mempengaruhi penghidupan keluarga para honorer tersebut.

�Kami juga mengharapkan SK kami dikeluarkan bupati, jangan hanya dari Kepala Dinas Kesehatan saja. Sebagai bukti bahwa kami pegawai honor daerah dan hak-hak kami jelas,� katanya.

Ganda menambahkan pihaknya juga mencari-cari Bupati Simalungun, JR Saragih yang tidak menjumpai para pegawai honorer tersebut. Bahkan dalam aksi sebelumnya, tidak ada pihak yang menampung aspirasi mereka. 

�Kami juga sedang mencari-cari bupati kami yang tidak ada ditempat. Kami kehilangan bupati. Kami juga imbau agar masyarakat Simalungun tidak memilih anggota DPRD yang tidak peduli pada nasib guru honor,� katanya.

Ketua Projo Kabupaten Simalungun, Jaya Damanik yang mendampingi para pegawai honor tersebut mengatakan beberapa hari lalu mendesak bupati untuk melaksanakan pembayaran gaji honorer yang menunggak.

�Mereka sudah bekerja, tidak mungkin tidak digaji,  kalau tidak digaji,  itukan sudah penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan.  Apalagi gaji honorer sudah dinggarkan sebelumnya.  Sudah disahkan di APBD,� katanya.

Dia meminta DPRD melaksanakan fungsinya terkait pengawasan angaran khususnya untuk gaji pegawai honor tersebut. 

�DPRD berhak memanggil dan menegur bupati yang tidak melaksanakan kesepakatan pengalokasian dana.  Kita siap kapan pun memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Projo ikut mencari bupati agar menemui rakyatnya,� katanya.

Anggota DPRD Sumut dapil Simalungun, Richard Sidabutar menanggapi keluhan masyarakat mengatakan, Pemkab Simalungun harus memperhatikan kepentingan dinas yang harus diprioritaskan. Kedua SKDP tersebut harusnya diprioritaskan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, yaitu kesehatan dan pendidikan.

�Saya dorong Pemkab memberi prioritas kepada pegawai honor yang ada di kedua dinas itu. Yang berkaitan langsung dengan masyarakat jangan dirasionalosasi (anggarannya),  jangan dipangkas. Boleh rasionalisasi tapi lakukan di kegiatan seremonial yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat. Itu yang kemudian dialihkan untuk membayarkan gaji honor di kedua unit ini,� kata Richard. (irvan sugito)
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Label