Projo

#JOKOWILAGI

MOHON DOA DAN DUKUNGAN

GERAKAN SIMALUNGUN NAJAGIAH

MY Family

Harta Yang Paling Berharga Adalah Keluarga

Bersama Mitra Kerja

Bersama Mitra Kerja

Kembali Ke Bumi Habonaron Do Bona

#SIMALUNGUNNAJAGIAH

Selasa, 27 November 2018

Survei Median: Jokowi-Ma'ruf 47%, Prabowo-Sandi 35,5%


Jakarta - Lembaga survei Median merilis survei soal elektabilitas pasangan capres-cawapres di Pilpres 2019. Hasilnya, Joko Widodo-Ma'ruf Aminunggul.

Survei dilakukan pada 4-16 November 2018 terhadap 1.200 responden, populasinya seluruh warga yang memiliki hak pilih. Survei dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara acak atau multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Margin of error survei +/- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.



Survei dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada responden 'jika pemilihan presiden dilakukan saat ini, pasangan manakah yang anda pilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia?'. Pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul atas Prabowo-Sandi dengan selisih 12 persen.


Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, saat menyampaikan hasil survei Pilpres 2019Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, saat menyampaikan hasil survei Pilpres 2019 (Foto: Zunita Amalia Putri/detikcom)

"Jokowi unggul sementara, tapi posisinya masih di bawah 50 persen. Sementara Prabowo tertinggal. Tapi jaraknnya ini bisa dikejar karena selisih hanya 12 persen, jadi saat ini Jokowi-Ma'ruf 47,7 persen, Prabowo-Sandiaga 35,5 persen, ini selisih 12,2 persen," papar Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, di Resto Bumbu Desa, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2018).



"Jadi PR (pekerjaan rumah) Jokowi adalah suaranya harusnya bisa lebih baik dari ini. Dan ini adalah evaluasi Prabowo juga, ini sudah tiga kali dia ikut pilpres, jadi ini evaluasi dari kedua belah pihak," sambungnya.

Berikut hasil survei Pilpres 2019 oleh Median:

01. Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 47,7 persen
02. Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno: 35,5 persen
Undecided votters: 16,8 persen.
Share:

Rabu, 07 November 2018

Yusril Jadi Pengacara Jokowi, Ini Kata Mahfud Md


Jakarta - Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara pasangan capres cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Apa kata Mahfud Md?

"Ya terserah Pak Yusril saja, saya kan tidak boleh nilai Pak Yusril, silakan saja," kata Mahfud di Universitas Al Azhar, Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Rabu (7/11/2018). 




Mahfud tidak mau banyak berkomentar soal manuver Yusril yang kini membela Jokowi di Pilpres 2019, meski PBB lekat dengan anggapan dekat dengan barisan pendukung Prabowo-Sandi. Bagi Mahfud, Yusril tahu batasan moralnya.

"Ya tidak apa-apa, itu kan urusannya. Pak Yusril tahu batas aturannya, tahu batas moralnya, tahu batasnya, dia sendiri tahu. Kalau jadi terserah dia saja," imbuh Mahfud. 




Yusril Ihza Mahendra resmi menjadi pengacara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Yusril mengaku sudah cukup lama mendiskusikan kemungkinan menjadi lawyer Jokowi-Ma'ruf. Keputusan menjadi lawyerJokowi-Ma'ruf itu diambil setelah Yusril bertemu dengan Ketua Tim Kemenangan Nasional (TKN) Erick Thohir.

"Minggu yang lalu saya bertemu Pak Erick Thohir di Hotel Mulia, Jakarta. Pak Erick adalah ketua timsesnya Pak Jokowi. Pak Erick menyampaikan salam Pak Jokowi kepada saya dan saya pun menyampaikan salam saya kepada Pak Jokowi melalui Pak Erick. Kami bincang-bincang dan Pak Erick menanyakan kepastian apakah saya bersedia menjadi lawyer-nya Pak Jokowi-Pak Kiai Ma'ruf Amin dalam kedudukan beliau sebagai paslon capres-cawapres," ungkap Yusril dalam keterangannya, Senin (5/11).
Share:

Jokowi Ditanya Program Prioritas untuk Difabel, Apa Jawabnya?

TEMPO.COTangerang - Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo mendapat pertanyaan terkait keberadaan penyandang disabilitas di acara Deklarasi Calon Legislatif Perempuan untuk Pemenangan Jokowi - Amin, di Hotel JHL Solitare Serpong, Tangerang, Minggu 4 November 2018. Pada kesempatan itu, seorang difabel bernama Nanda Aprieza bertanya apa program prioritas Jokowi untuk teman disabilitas.
"Ini adalah pekerjaan besar untuk memberikan akses ekonomi, pelatihan maupun industri untuk menerima disabilitas sebagai bagian dari perusahaan," kata Joko Widodo. Menurut dia, tercatat sebanyak 23 juta penduduk Indonesia mengalami disabilitas. "Itu angka yang sangat besar. Butuh fasilitas, baik transportasi, trotoar, toilet maupun gedung ramah disabilitas. Faktanya baru 1 sampai 3 kota yang ramah disabilitas."
Calon presiden inkumben ini mengatakan sempat ingin mengangkat teman difabel menjadi staf khususnya untuk bekerja di istana. "Saya sebenarnya mau minta satu staf khusus disabilitas. Sudah diseleksi, namanya Surya Sahetapy. Tapi anaknya keburu diterima sekolah di Amerika," kata Jokowi.
Surya Sahetapy adalah anak dari aktor Ray Sahetapy dan penyanyi Dewi Yull. Surya Sahetapymengajarkan Jokowi bahasa isyarat untuk pembukaan Asian Para Games 2018.

Kepada Surya SahetapyJokowi mengatakan agar dia sekolah dulu di Rochester Institute of Technology, New York, Amerika Serikat. "Nanti setelah pulang langsung masuk ke staf khusus presiden. Katanya butuh waktu sekolah sekitar empat tahun untuk S2 dan S3," ucap Jokowi.
Share:

Polisi Tak Simpulkan Iklan Jokowi Masuk Pidana, Bawaslu Pasrah

Jakarta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengumumkan putusan kasus iklan kampanye rekening Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Berdasarkan hasil kajian, Bawaslu menyimpulkan iklan tersebut merupakan kampanye di luar jadwal.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017, dan diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018.

Namun, kepolisian dan kejaksaan memiliki kesimpulan yang berbeda. Kepolisian dan kejaksaan menyebut iklan itu bukan merupakan tindak pidana pemilu.
"Kalau pun kami katakan itu diusut, tetapi ketika kepolisan dan kejaksaan menyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana, maka tidak bisa kami teruskan. Karena proses penyidikan pasti tidak akan dilakukan," ujar Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (7/11/2018).
Ratna menjelaskan, perbedaan pendapat ini sudah disampaikan kepada KPU. Menurutnya, hal ini terjadi karena KPU belum mengeluarkan keputusan jadwal kampanye iklan di media massa.
"Makanya KPU harus melakukan percepatan mengeluarkan ini, sehingga tidak ada seolah-olah ada pembiaran orang bisa berkampanye saat ini," tandas Ratna.

 Tidak Penuhi Unsur Pidana
Sementara itu, kepolisian dan kejaksaan menganggap kasus dugaan kampanye dini ini tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti. Hal ini karena KPU sendiri belum mengeluarkan jadwal kegiatan kampanye.
“Di dalam keterangan ahli KPU disebutkan, diterangkan oleh ahli bahwa kaitannya dengan kampanye di media massa, media elektronik akan ditetapkan oleh PKPU. Pertanyaan selanjutnya, apakah untuk saat ini PKPU tersebut sudah ditetapkan? Belum. (Itu) jawaban dari ahli, bukan jawaban dari kami,” kata Anggota Satgas Direktorat Kamnit TPUL Jampidum Kejagung Abdul Rauf.
Share:

Motor Listrik Karya Anak Bangsa Gesits Diluncurkan Januari 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan ikut meresmikan peluncuran motor listrik Garasindo Electric Scooter ITS ( Gesits). Peluncuran dan produksi massal motor karya anak bangsa ini rencananya dilakukan pada pertengahan Januari 2019. 

"Jadi mass product akan dimulai mid-January. Setelah itu sambil ngecek, Presiden launching," kata Direktur Utama PT Wijaya Karya, Tumiyana, usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/11/2018). 

 Wijaya Karya perusahaan yang menjadi pemodal dari produksi massal motor Gesits. Untuk produksi tahap pertama, perusahaan plat merah itu menggelontorkan dana Rp 180 Miliar. 

Motor Gesits dikembangkan PT Garansindo dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). 

Perwakilan dari Wijaya Karya, PT Garansindo dan ITS hari ini diundang Jokowi ke Istana untuk melakukan audiensi terkait persiapan produksi massal motor Gesits. Menurut Rektor ITS Joni Hernama, Presiden Jokowi sangat mendukung motor listrik karya anak bangsa ini. 

"Intinya Presiden sangat mensupport, menginginkan bulan Januari itu akan melaunching ini sebagai produk yang siap dijual," kata Joni. 

Direktur PT Garasindo Zaki Nahdi Saleh mengatakan, saat ini harga jual motor Gesits belum ditetapkan. Namun ia memastikan harga jual Gesits bisa bersaing dengan motor sekelasnya. 

"Kalau dari kita, dari industrinya, kurang lebih Rp 20 juta, harga pasar kurang lebih Rp 22-23 juta," kata Zaki.

 Juta Menurut Zaki, harga Rp 22-23 juta itu dipatok tak hanya berdasarkan ongkos produksi, namun juga dengan melihat harga motor konvensional (non listrik) yang sekelas dengan Gesits. 

Gesits merupakan skutik bertenaga listrik dengan daya motor 5KW yang dapat menempuh jarak sejauh 80–100 kilometer dalam daya baterai penuh, dengan kecepatan maksimal sampai dengan 100 kilometer per jam. Spesifikasi ini setara dengan motor skuter bermesin konvensional 125cc.

 "Kita mengharap bahwa harga pasar bisa dibawah kompetitor yang sekelas motor konvensional. Kita kan motor listrik pertama," kata Zaki.


Share:

Senin, 15 Oktober 2018

Jaya Damanik : Kami Akan Beri Bantuan Hukum Untuk Siapa Saja

ALS-SIMALUNGUN
Organisasi Masyarakat (Ormas) Projo memberikan pendampingan hukum kepada keluarga Batubara.
Hal itu kemukakan oleh Ketua Projo DPC Simalungun Jaya damanik S.Si. MM. MBA
Jaya mengatakan Projo hadir untuk memberikan bantuan hukum bagi siapapun.
“Projo akan berikan bantuan maupun pendampingan hukum kepada siapapun yang tersandung hukum, ya, karena itulah Projo hadir ditengah masyarakat” ungkap Jaya Damanik kepada ALS ada Selasa (8/5/2018).
Jaya mengaku telah mengutus kader Projo Kurpan Sinaga SH untuk memberi Pendampingan Hukum kepada istri Batubara di Pengadilan Negeri (PN) Simalungun Pematang Siantar.
” Kami utus kader kami dari DPC Projo Kabupaten Simalungun, yaitu bapak Kurpan Sinaga untuk melakukan Pendapingan Hukum kepada nyonya Batubara” ujar Ketua Umum Projo Kabupatem Simalungun terserbut.
Seperti diketahui sebelumnya suami dari istri Batubara tengah meninggal akibat lakalantas di sekitaran jalan Bali Pematang Siantar.
dan akibatnya pelaku sekaligus rersangka tengah di sidang di PN Simalungun Pematang Siantar untuk dimintai keterangan.
Dalam persidangan turut hadir PAC Projo Haranggaol dan DPC Projo Kabupaten Simalungun. (Soe)
Share:

Label